Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) mengevaluasi beban kerja kader Dasawisma di Ibu Kota. Diharapkan akan ada pertimbangan penambahan operasional bagi kader.
Pasalnya, Komisi E melihat beban kerja Dasa Wisma saat ini semakin kompleks ditengah pandemi Covid-19. Apalagi kehadiran aplikasi “Carik Jakarta” bergantung terhadap basis data yang dihimpun kader Dasawisma di lapangan.
“Karena memang di desain untuk mencarik mendata kondisi keluarga 10 sampai 20 rumah. Tapi faktanya jadi pasukan serbaguna, hampir seluruh urusan pemerintahan dikerjakan dan menjadi beban,” kata Oman Rohman Rakinda, Anggota Komisi E DPRD DKI di Bogor Jawa Barat, Kamis (21/10).
Karena itu, Oman bersama jajaran Komisi E juga telah berkoordinasi dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI agar mengevaluasi beban kerja ataupun fasilitas yang akan diperoleh kader Dasawisma kedepan.
“Bisa ditambah nilai biaya operasionalnya, atau ditambah juga ketenagakerjaannya,” ungkap Oman.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Idris Ahmad. Menurutnya, evaluasi beban kerja kader Dasawisma diperlukan mengingat beban kerja di lapangan tergolong tinggi. Seperti membantu proses vaksinasi ataupun kegiatan-kegiatan lain di lapangan.
“Ini menjadi dasar bagaimana tahun depan (2022) kita harus mengevaluasi biaya operasional dari dasawisma,” sambung Idris.
Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawaty menyatakan bahwa pihaknya terus mengevaluasi operasional kader Dasawisma secara berkala.
“Evaluasi yang kita lakukan meliputi kinerja yang dicapai masing-masing dawis (dasawisma) ataupun beban kerja agar terus dilakukan secara seimbang. Jika tidak seimbang pun akan kita lakukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan baik melalui RT RW dan lain sebagainya,” terangnya.
Meski demikian, pihaknya juga belum dapat memutuskan peningkatan biaya operasional kader dasawisma yang diusulkan naik di 2022 mendatang berdasarkan usulan Komisi E. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk mendapat pertimbangan.
“Kami belum bisa putuskan berapa besaran naiknya, dan upaya seperti itu perlu koordinasi dengan Asisten Kesra,” tandas Tuty. (DDJP/alw/oki)