Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pembentukan peraturan daerah (Perda).
Komitmen itu demi menciptakan kepastian hukum serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan di tingkat daerah.
Demikian ditegaskan Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz usai pembahasan revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dan penyusunan Propemperda Tahun 2026, Rabu (20/8).
Aziz menanggapi sorotan terkait produktivitas pembentukan Perda yang dinilai masih rendah dikarenakan situasi dan kondisi berbeda dengan daerah lain.
DKI Jakarta tidak ada DPRD tingkat kabupaten/kota. Seluruh pembahasan Perda hanya terpusat di DPRD tingkat provinsi.
“Kita tidak bisa membandingkan DKI dengan daerah lain. Karena daerah lain itu ada DPRD tingkat dua,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut Aziz, produktivitas di daerah-daerah terlihat tinggi. DPRD tingkat kabupaten/kota menghasilkan banyak Perda. Sementara di DKI Jakarta, masih menunggu antrean pembahasan di DPRD provinsi.
“Jadi, antreannya panjang, dan produktivitasnya dianggap rendah,” jelas Aziz.
Karena itu, sambung Aziz, Bapemperda berkomitmen meningkatkan produktivitas dan meninggalkan warisan (legacy) yang bermanfaat bagi warga Jakarta.
“Target-target ini akan terus kami dorong agar antrean 96 Raperda bisa segera diselesaikan,” kata Aziz
Selain itu, tambah dia, Bapemperda akan mengubah strategi pembahasan agar lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan Perda.
Jika mengandalkan pola standar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan bisa mencapai 10 tahun. (apn/df)