Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan pengangkatan 4.000 guru dengan status honorer menjadi kontrak kerja individu (KKI).
Rekomendasi dibacakan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023.
Menurut dia, pengangkatan guru honorer merupakan solusi terbaik mengatasi kekurangan guru akibat banyak yang pensiun.
“Sampai kapan pun masalah guru honorer ini akan terus berkelanjutan, karena guru-guru yang pensiun tidak cepat diisi oleh pemerintah,” ujar Jhonny pada rapat Banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/8).
Akar masalah banyaknya guru honorer yang diangkat kepala sekolah karena kebutuhan. Yakni, mengisi mata pelajaran yang ditinggalkan guru karena pensiun.
Dengan merekrut guru honorer, harapannya proses belajar mengajar tetap berjalan. Sehingga siswa-siswi mendapatkan hak mengecap pendidikan.
“Sementara yang pensiun itu guru matematika, guru fisika, guru agama. Tidak mungkin dikosongkan pelajarannya sampai ada guru yang ditugaskan mengganti. Maka kepala sekolah dengan kebijakannya, kreativitasnya meminta orang untuk mengajar di situ,” ungkap Jhonny.
Oleh karena itu, ia keberatan bila Pemprov DKI Jakarta mengubah kesepakatan dengan mengangkat guru honorer secara bertahap menjadi KKI.
Apalagi, Pj Gubernur juga telah menyampaikan persetujuannya agar 4.000 guru honorer itu menjadi KKI sekaligus. Artinya, wacana pengangkatan 1.700 orang honorer sebagai langkah pertama tidak sesuai dengan kesepakatan.
“Kami melihat bukan lagi soal anggaran tetapi persoalan political will, kemauan baik pemerintah untuk berpihak kepada guru-guru honorer,” tegas Jhonny.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, akan melihat keuangan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu.
“Kenapa ada cleansing data, karena memang kita perlukan jangan sampai kebijakan yang kita ambil itu tidak tepat sasaran,” tandas Joko. (DDJP/bad/gie)