Mekanisme distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) rawan praktik percaloan.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli usai mendapat keluhan warga Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Menurut Taufik, banyak warga mengeluh kesulitan ketika mengakses bantuan pangan subsidi melalui sistem daring.
Akibatnya, warga terpaksa menggunakan jasa tak resmi pihak ketiga untuk mendapakan akses.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli. (dok.DDJP)
Warga diminta tambahan biaya oleh oknum yang mengaku bisa mempercepat atau mempermudah pengambilan bantuan.
“Ini jelas melenceng dari tujuan awal program,” ujar politisi PKS itu.
Ia menegaskan, distribusi bantuan seharusnya transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah.
Praktik semacam itu, sambung dia, merugikan masyarakat kecil. Bahkan, mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah.
Karena itu, Taufik meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta instansi terkait mengevaluasi sistem distribusi bantuan pangan subsidi.
Pelaksanaan program tersebut, menurut Taufik, perlu pengawasan ketat. Selain itu, instansi terkait bisa menjadi saluran pelaporan warga. Dengan begitu, penyimpangan dpat ditindak tegas.
“Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas dia.
Dia berharap, bantuan untuk meringankan beban masyarakat justru menjadi beban baru karena ulah calo.
Warga, harap Taufik, tidak takut melapor jika menemukan praktik curang dalam proses distribusi bantuan.
Ia berkomitmen mengawal kebijakan pro-rakyat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. (red)