Banjir yang kerap terjadi ketika Jakarta dilanda hujan deras menuai sorotan politisi di DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Agustina alias Tina Toon, Rabu (20/3), menyoroti banjir yang melanda Dapil II DKI Jakarta yang meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing, pada Februari 2024.
Dua kejadian banjir yang disorot Tina terjadi di Cilincing saat pemungutan suara 14 Februari 2024 dan banjir di Kelapa Gading pada 29 Februari akibat cuaca ekstrem.
Anggota DPRD DKI Jakarta Agustina alias Tina Toon. (dok.DDJP)
Terkait dua kali kejadian banjir di awal tahun itu, Tina menegaskan bahwa dirinya merupakan anggota dewan dari Dapil tersebut.
“Terutama untuk wilayah Kelapa Gading kemarin kita kena curah hujan yang luar biasa ekstrem, makanya masih kebanjiran,” kata Tina.
Tina memandang perlu penanganan ekstra menanggulangi banjir akibat cuaca ekstrem. Pasalnya, kata dia, kondisi pompa maupun waduk yang dimiliki belum bisa menanggulangi banjir akibat curah hujan tinggi.
“Rasanya, ke depan, untuk faktor cuaca ekstrem ini, kita butuh effort ekstra. Jadi ada pompa, waduk, dan dan lain-lain belum cukup untuk curah hujan lebih dari 150 mm, maka dari itu, saya mengajukan kerukan. Jadi banyak kerukan-kerukan yang belum dilaksanakan lagi sejak 2020-2021,” jelas dia.
Ia juga mendorong Pemprov DKI menambah kolam penampungan, waduk, maupun rumah pompa di wilayah Jakarta Utara.
Selain itu, menurut Tina, perlu dibangun pengendali untuk mengatasi banjir kiriman dari wilayah lain.
“Berikutnya tambahan tampungan, waduk, sheetpile sudah saya sampaikan melalui dokumen reses saya, dimohon rencanakan dan diprogramkan di tahun berikutnya juga untuk pompa besar di Sentiong kita berharap di ujung Kali Kresek untuk utara, termasuk Koja, Cilincing, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Sunter dan lain-lain bisa diadakan supaya bisa menanggulangi banjir,” terang dia.
Sorotan erupa juga terlontar dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah. Ia mengaku, pernah berdiskusi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta soal penanggulangan banjir.
Wilayah Jakarta Barat, ungkap Ima, rupanya belum menjadi prioritas banjir padahal warga di sana banyak yang terkena musibah tersebut.
“Salah satunya kemarin 14 Februari 2024, banyak wilayah-wilayah yang seharusnya mereka punya hak suara untuk mencoblos, karena banjir akhirnya banyak yang tidak bisa mencoblos,” ujar dia, Rabu (20/3).
“Nah ini saya mendorong tahun 2024-2025 agar menjadi hal yang serius karena beberapa kali seperti Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sekretaris itu tidak dilakukan dan dilanjutkan penurapannya,” ucap anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.
“Bahkan yang sudah diturap kan lama-lama terkikis karena tidak dilanjutkan, maka ini membuang biaya yang seharusnya dikerjakan,” lanjut Ima.
Dia berharap, persoalan ini menjadi prioritas bagi Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono.
Jangan sampai warga Jakarta selalu merasakan banjir ketika hujan, karena dapat menimbulkan kerugian, baik materi maupun non materi. “Jadi mohon Pemprov DKI memonitoir dan memfokuskan penanganan banjir di Jakarta Barat,” tukas Ima. (red)