Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian kalangan legislator di Kebon Sirih.
Untuk kelancaran program tersebut, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengusulkan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berstandar bintang 5.
Keberadaan dapur MBG, diyakini Yudha, bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana. (dok.DDJP)
“Kami, Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah,” ujar dia, Senin (10/3).
Menurut Yudha, pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah.
Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.
“Daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual,” tutur Yudha.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, Pemprov DKI telah menyiapkan dana untuk MBG sebesar Rp2,5-3 triliun pada anggaran belanja tidak terduga (BTT).
Karena itu, Yudha berencana menyuarakan hal itu dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.
“Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah,” ungkap Yudha.
Yudha juga meyakini, pembangunan dapur MBG tidak akan menyalahi aturan. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.
“Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan). Sehingga ekosistemnya jadi,” ucap dia.
Nantinya, para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur tersebut juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju, seperti Jepang.
Ia berpendapat, langkah tersebut bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.
“Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya, sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya,” tukas dia. (red)