Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat perdana pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (14/8).
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menginginkan agar TAPD merasionalisasi kembali dengan mengkoordinasikan proyeksi sejumlah pagu anggaran bersama masing-masing asisten Sekertaris Daerah (Sekda) di berbagai bidang.
“Jadi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi TAPD untuk melakukan koordinasi kembali dengan masing-masing Asisten bidang,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam forum pembahasan, TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjelaskan sejumlah postur anggaran prioritas. Antara lain, peningkatan nilai rancangan KUA-PPAS 2020 sebesar Rp95,99 triliun dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp89,08 triliun.
Lalu peningkatan total pendapatan daerah dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp74,77 triliun menjadi Rp87,22 triliun pada rancangan KUA-PPAS 2020. Kemudian, Peningkatan postur belanja APBD 2019 sebesar Rp80,90 triliun menjadi Rp84,20 triliun pada rancangan KUA PPAS APBD 2020.
Namun, antara peningkatan terjadi penurunan postur penerimaan pembiayaan APBD 2019 sebesar Rp6,12 triliun menjadi Rp3,1 triliun pada rancangan KUA PPAS APBD 2020. Tren serupa terjadi postur pengeluaran pembiayaan APBD 2019 sebesar Rp14,31 triliun menjadi Rp8,77 triliun pada rancangan KUA PPAS APBD 2020. Kemudian proyeksi peningkatan pada postur pengeluaran pembiayaan dari Rp8,18 triliun menjadi Rp11,79 triliun.
Atas proyeksi tersebut, Sani sapaan karib Triwisaksana meminta agar TAPD menyiapkan jawaban yang proporsional pada pembahasan lanjutan di tingkat Komisi maupun Banggar.
“Kami minta jawaban-jawaban terbaru untuk hal yang menjadi catatan di Banggar dalam bentuk tertulis sebelum pembahasan di komisi,” ungkap Sani.
Sementara itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengapresiasi kinerja DPRD yang terus mengawal pembahasan KUA-PPAS 2020 secara profesional, menjelang restrukturisasi pimpinan dan anggota DPRD DKI. Meski demikian, pihaknya akan terus memperhatikan beragam masukan dan saran yang diberikan Banggar DPRD sebelum menuju pra pembahasan di tingkat komisi. Rencananya, kegiatan tersebut akan dimulai Kamis (15/8) esok hari.
“Tanggapan dari DPRD juga sangat profesional, dan saya sangat menghargai. Mudah-murahan di Komisi bisa lebih mendetail dalam memberi masukan kepada SKPD, karena bagaimana pun eksekutif juga perlu masukan sekaligus kontrol,” tandas Saefullah. (DDJP/alw/oki)