Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta uji coba pemberian makan bergizi gratis mulai diterapkan Pemprov DKI di tahun 2024.
Sebab, beberapa daerah telah melakukan uji coba pemberian makan bergizi gratis. Sementara Jakarta justru belum mepersiapkan anggaran untuk program ini.
“Program makan bergizi itu perlu mulai dianggarkan karena di beberapa daerah tingkat kabupaten kota dan di provinsi sudah ada yang mulai. Seperti di Tangerang, dan Bogor itu sudah jalan. Jakarta jangan sampai tertinggal,” ujar August di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan. (dok.DDJP)
Menurut dia, Pemprov DKI sangat memungkinkan untuk melakukan program ini dengan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
“Nah, terkait dengan anggaran yang dibutuhkan, dari APBD Perubahan itu bisa. Kita ada Biaya Tak Terduga sekitar Rp5 triliun. Itu bisa dipakai untuk melakukan percontohan menjalankan program makan bergizi,” kata August.
Ia mengatakan, penerapan uji coba pemberian makan bergizi gratis bukan hanya persoalan karena Jakarta tertinggal dengan daerah lain. Namun sebagai kesiapan SKPD dalam menyelenggarakan program tersebut.
“Bukan hanya masalah kita tertinggal, tetapi juga kesiapan kita, baik Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atau mungkin Dinas PPAPP, ini harus segera direspons,” tutur August.
Pada tahap uji coba, ia mendorong agar program ini dilakukan di sekolah dasar (SD) terlebih dahulu. Dengan harapan bisa berdampak langsung pada perbaikan gizi anak.
“Untuk masalah gizinya mungkin bisa libatkan Dinkes, awalnya dari sekolah dasar dulu. Mereka diberi sarapan dulu baru melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena ini terkait dengan gizi anak, vitamin anak. Sehingga kesehatan mereka lebih terjamin,” ucap August.
Dengan uji coba, tambah dia, Pemprov bisa mengevaluasi pilihan menu yang tepat untuk kebutuhan nutrisi anak.
“Penyediaan makan bergizi ini apa kriterianya. Apakah cukup dengan ikan, telur atau susu. Ini yang perlu segera direspons,” tukas August. (DDJP/bad/gie)