Krisis hunian layak masih menjadi fenomena di tengah masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Jakarta termasuk provinsi dengan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak kurang dari 50 persen.
Data BPS pada 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak hanya 38,80 persen.
Artinya, Jakarta menjadi provinsi terendah ketiga kepemilikan rumah layak huni setelah Papua dan Kepulauan Bangka Belitung.
Melihat fenomena krisis hunian layak, Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Hasan Abdillah menyatakan, bakal fokus mendorong Pemprov DKI Jakarta menuntaskan permasalahan itu di lima tahun ke depan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Muhammad Hasan Abdillah. (dok.DDJP)
Menurut dia, salah satu program yang bisa mengatasi persoalan itu yakni pembangunan rumah dengan skema konsolidasi tanah vertikal atau rumah susun (Rusun).
“Rumah layak huni ini penting sekali melihat realita penduduk semakin bertambah, dan lahan di Jakarta ini terbatas. Jadi lima tahun kedepan harus fokus pembangunan rumah vertikal,” ujar Hasan saat dihubungi, Selasa (1/10).
Tak hanya menggencarkan pembangunan hunian vertikal, ia juga berkomitmen untuk mempermudah warga Jakarta mendapatkan Rumah Susun Milik (Rusunami).
Selain itu, mendorong agar biaya Rumah Susun Sewa (Rusunawa) terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Untuk Rusunami nanti kita fokuskan DP (uang muka-Red) seminimal mungkin, dan untuk pengajuan KPR kita mudahkan. Sementara Rusunawa nanti harga sewanya harus terjangkau,” tutur Hasan.
Ia berharap, Pemprov DKI dapat memanfaatkan aset lahan yang tak terpakai untuk pembangunan Rusunami dan Rusunawa.
Dengan demikian, MBR atau masyarakat katagori miskin bisa merasakan manfaat program Pemprov DKI.
Salah satu hunian vertikal yang bisa menjadi contoh yakni, Rusun Tanah Tinggi Cinta Damai di Jalan Tanah Tinggi XII RT.05 RW.012, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.
Rusun tersebut berdiri di lahan seluas 108 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai dan dihuni oleh 8 kepala keluarga (KK) dengan fasilitas layak.
“Untuk masalah hunian ini adalah prioritas. Pembangunan untuk masyarakat harus kita prioritaskan. Jadi memang target hunian vertikal ini diprioritaskan menggunakan lahan-lahan Pemprov,” pungkas Hasan. (DDJP/gie/df)