Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fu’adi Luthfi menyatakan mendukung Program Jakarta Bekerja yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Program tersebut bertujuan mengurangi pengangguran melalui pelatihan bersertifikasi dan job fair.
Dukungan Fu’adi terhadap program itu, terutama dalam konteks peningkatan literasi digital dan integrasi teknologi dalam pelatihan kerja.
Meski demikian, sambung dia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. “(Yakni), ketidaksesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar,” ujar Fu’adi, beberapa waktu lalu.
Data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan, sekitar 20 persen lulusan pelatihan kerja tidak mendapatkan pekerjaan karena ketidaksesuaian kompetensi.
“Kemitraan dengan industri harus diperkuat untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” papar dia.
Lebih lanjut, Fu’adi mengemukakan, keterbatasan anggaran pelatihan kerja di DKI Jakarta pada APBD 2024.
Anggaran tersebut hanya Rp120 miliar. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pengangguran di Jakarta yang mencapai 7,99 persen pada Februari 2024 (data BPS).
Oleh karena itu, kata Fu’adi, lokasi anggaran pelatihan kerja harus ditingkatkan. Skema pembiayaan pun harus inovatif.
Seperti Public-Private Partnership (PPP) perlu dipertimbangkan. Monitoring dan evaluasi program pelatihan juga sering kali tidak memiliki mekanisme evaluasi yang memadai.
“Sistem pelaporan berbasis data harus dikembangkan untuk melacak jumlah peserta tingkat kelulusan, dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap politisi PKB itu. (stw/df)