Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) butuh bantuan sosial (Bansos) di bidang pendidikan maupun pencegah kerentanan sosial.
Hal itu ia ungkap usai menerima aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur. Meliputi, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
“Saya menjalani reses (penyerapan aspirasi-Red) di 24 titik yang tersebar di tiga kecamatan,” ujar Alia, Senin (21/7).
Terdapat tiga hal yang mendominasi aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat Dapil 5 mendominasi permohonan agar anak-anak mendapat bansos Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Lalu juga terkait Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan lainnya.
“Walaupun tidak bermitra dengan dinas tersebut, tapi tetap kami bantu warga yang membutuhkan bantuan terkait pendidikan dan bantuan sosial lainnya,” ungkap Alia.
Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan, selain cara pendaftaran agar mendapat Bansos, ada juga yang mengeluhkan terkait waktu pencairan bantuan yang tidak pasti.
Bahkan, beberapa pemilik kartu Bansos mengaku banyak yang kesulitan menebus pangan murah bersibsidi.
“Keluhannya beranekaragam, penebusan pangan murah bersubsidi, KJP dan bantuan sosial disablitas belum cair,” kata Alia.
Namun, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan segera ditindaklanjuti bersama Satuan Kerja Perangkt Daerah (SKPD) terkait.
“Tentunya setiap rapat kerja bersama eksekutif, komisi A benar menindaklanjuti kebutuhan reses kami,” ucap Alia.
“Bukan hanya ketemu warga dan memberi harapan palsu. Tetapi kita benar memberi solusi untuk menindaklanjuti kebutuhan dan permasalahan warga,” tambah dia.
Ia juga memastikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga mendata segala kebutuhan dan masukkan dari masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD DKI melalui kegiatan reses.
Tujuannya, agar bisa menjadi pedoman Pemprov DKI untuk membuat perencanaan, dan inovasi kegiatan di tahun berikutnya untuk merealisasikan kebutuhan warga.
“Ini harus dipantau OPD terkait seperti Inspektorat, Bappeda dan lainnya. Benar-benar memastikan pendataan item reses harus ada inovasi agar kecatat semua dan dipastikan sampai ke OPD terkait dan direalisasikan,” tandas Alia. (gie/df)