ASDEPSI Gelar Rapat Kordinasi

October 17, 2024 6:05 pm

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pengurus Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI), Kamis (17/10). Kegiatan tersebut membahas perihal iuran kontribusi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua ASDEPSI yang juga sebagai Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus didampingi oleh Wakil Ketua I sekaligus Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin, Kordinator Wilayah V ASDEPSI sekaligus Sekretaris DPRD Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, dan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Siti Rachmi Amir Singi.

Rapat tersebut digelar sebagai persiapan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Augustinus mengatakan, ASDEPSI telah sepakat iuran kontribusi ADPSI dan ASDEPSI masih sesuai dengan AD/ART. Yaitu sebesar Rp20 juta untuk ADPSI dan sebesar Rp15 juta untuk ASDEPSI Tahun 2025.

Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Agustinus. (dok.DDJP)

Dengan begitu, kata Augustinus, hasil kesepakatan akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal itu terkait hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 agar menganggarkan iuran kontribusi ADPSI dan ASDEPSI.

“Untuk itu akan segera kami akan segera buat surat edaran dan berkoordinasi lagi ke Kemendagri untuk memastikan iuaran kotribusi ini masuk,” ujar Augustinus di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ia juga menyampaikan, pada Desember 2024 akan meresmikan kantor Sekretariat Bersama (Sekber) ADPSI dan ASDEPSI.

Tentu hal itu menjadi semangat baru dalam menjalankan roda organisasi agar tetap tumbuh dan berkembang.

“Nah, semangat ini karena ketua DPRD kami yang baru ini juga sangat mendukung apa yang disampaikan dari sekretariat. Jadi kami juga optimis kedepannya pasti lebih aktif,” tutur pria yang akrab disapa Aga itu.

Rapat tersebut dihadiri oleh tujuh perwakilan sekretaris DPRD Provinsi. Yaitu dari Provinsi Sulawesi Tengah, Bali, Kalimantan Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. (apn/gie/df)