Program pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta mendapat apresiasi dari kalangan politisi DPRD DKI Jakarta.
Aggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi menilai, program tersebut telah berjalan baik. Menunjukkan hasil signifikan.
“Program-program yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) secara perencanaan itu sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan,” ujar Ghozi, Sabtu (11/10).
Perencanaan pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta telah disusun secara terukur dan berjangka panjang.
Dinas SDA, kata Ghozi, menargetkan wilayah utara Jakarta terbebas banjir pada 2030. Seluruh wilayah Jakarta terbebas dari banjir pada 2045.
“Rencana itu terukur, bahkan secara fiskal juga dihitung,” tandas Ghozi.
Setidaknya, sambung dia, harus ada alokasi anggaran sekitar Rp6 triliun per tahun untuk mencapai target Jakarta terbebas dari banjir.
Menurut Ghozi, pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur besar, seperti waduk dan rumah pompa. Namun perlu perbaikan saluran mikro di kawasan permukiman.
Pengawasan DPRD, lanjut dia, sangat penting untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana. Pasalnya, masih perlu montiro langsung terhadap beberapa pekerjaan.
“Terutama di wilayah timur. Tapi berkat kerja sama dan pengawasan, persoalan itu bisa segera diselesaikan,” ungkap Ghozi.
Ghozi juga mengapresiasi kerja cepat pasukan biru Dinas SDA. Selalu sigap menangani genangan saat hujan deras melanda ibukota.
“Saya salut, mereka sigap turun ke lapangan tanpa mengenal jam kerja. Karena itu, kesejahteraan dan perlindungan bagi pasukan biru juga perlu ditingkatkan,” tegas dia.
Ia mengatakan, sulit memprediksi curah hujan di Jakarta. Cenderung ekstrem. Perlu berbagai rekayasa pengendalian banjir. Seperti pembangunan waduk, rumah pompa, dan normalisasi sungai.
“Normalisasi Ciliwung yang saat ini menjadi proyek strategis nasional juga sangat penting. Termasuk antisipasi banjir rob di wilayah utara dengan pembangunan tanggul dan sistem polder,” tukas dia. (red)
