Pimpinan DPRD DKI Jakarta menghadiri konferensi pers terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode Juli 2025 yang digelar pemerintah provinsi di Balairung, Balaikota, Rabu (27/8).
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin hadir bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani dan Ima Mahdiah. Turut hadir Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh serta Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto.
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD itu menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Forum tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Dalam forum itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan laporan perkembangan APBD hingga 31 Juli 2025. Realisasi pendapatan daerah tercatat Rp43,65 triliun atau 56 persen dari target Rp91,34 triliun.
Sementara realisasi belanja mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen. Pemprov masih mencatat surplus Rp14,67 triliun dan SiLPA Rp18,56 triliun.
Pramono menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“APBD itu tidak mungkin tersusun tanpa kesepakatan bersama DPRD dan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Pramono.
Ia juga menyoroti tantangan utama Jakarta yang masih berkutat pada ketimpangan sosial-ekonomi.
“Problem utama Jakarta adalah disparitas kaya dan miskin,” tandas Pramono.
Ia menambahkan, Pemprov bersama DPRD DKI terus menjaga bantalan sosial melalui berbagai program bantuan.
“Kami bersama DPRD menghadirkan Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, dan Kartu Jakarta Pintar,” ungkap Pramono.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Semester I 2025 tercatat 5,18 persen. Lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 5,12 persen.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,61 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,25 persen. (all/df)