Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memantau pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 di seluruh komisi, Senin (7/7).
Di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengimbau agar pergeseran anggaran ataupun perancangan program harus dilakukan secara matang. Prioritas kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita agar anggaran, manfaat besarnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Khoirudin.
Pernyataan Khoirudin itu mengingat pada rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 telah disampaikan ada kenaikan 0,53 persen atau Rp487 miliar.
Semula, APBD DK Jakarta 2025 sebesar Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun pada APBD Perubahan.
“Anggaran naik, maka sebagian besar dana kita harus untuk layanan masyarakat,” tandas dia.
Layanan dimaksud meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” kata Khoirudin.
Pada kesempatan itu, Khoirudin menjelaskan, pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 dipercepat.
Ia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki banyak waktu untuk menjalankan program-program yang telah dirancang secara optimal hingga akhir 2025.
“Saya berkomitmen Juli selesai dan bisa ketok palu untuk APBD Perubahan,” ucap Khoirudin.
APBD Perubahan 2025 juga memberikan waktu yang cukup bagi gubernur melayani masyarakat sesuai janji kampanye.
“Dan kegiatan di eksekutif bisa segera dilakukan cukup waktu,” tandas Khoirudin.
Setelah pengesahan APBD Perubahan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa segera mengeksekusi kegiatan.
“Mudah-mudahan lancar semua. Waktunya cukup lima bulan,” imbuh Khoirudin.
“Jadi, jangan ada SiLPA yang menandakan uang tidak digunakan,” pungkas dia. (gie/df)