Komisi D DPRD DKI Jakarta akan mengawal secara aktif seluruh proses realisasi Program Normalisasi Kali Ciliwung dalam APBD 2026.
Anggota Komisi D Ghozi Zulazmi menyatakan, pengendalian banjir harus menjadi prioritas utama. Sebab terkait keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hidup warga Jakarta.
Ghozi juga terus mendorong Pemprov DKI Jakarta menuntaskan berbagai program strategis penanganan banjir. Terutama yang berkaitan langsung dengan perbaikan infrastruktur sungai.
“Yang paling pasti ya terkait masalah aspek pengendalian banjir. Ya, itu menjadi hal yang harus dituntaskan,” ujar Ghozi di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, Jakarta butuh langkah konkret dan konsisten terhadap penanggulangan banjir. Sehingga mampu mengurangi banjir secara signifikan.
Program Normalisasi Kali Ciliwung, lanjut Ghozi, menjadi salah satu agenda besar yang perlu percepatan.
Pemerintah perlu segera mengeksekusi berbagai pekerjaan fisik. Mulai dari pembebasan lahan, pembenahan aliran sungai, hingga penguatan talud (dinding penahan tanah), dan pelebaran kawasan bantaran.
“Apalagi kita punya program terkait normalisasi Ciliwung yang harus segera digeber nih,” tegas Ghozi.
Komisi D, lanjut Ghozi, terus memastikan proses normalisasi berjalan transparan, tepat sasaran, dan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta harus memberikan kepastian kepada warga. Terutama bagi warga yang terdampak penataan di sekitar kawasan aliran Ciliwung.
Dengan pengawasan yang ketat dan komunikasi yang intens bersama eksekutif, Komisi D akan mengawal alokasi anggaran, progres pekerjaan di lapangan, hingga evaluasi pelaksanaan normalisasi.
Ia berharap, percepatan program itu dapat berdampak signifikan mengurangi risiko banjir. Dengan begitu, kualitas hidup warga semakin meningkat.
“Memiliki kepastian. Tidak ada hal-hal yang merugikan masyarakat,” pungkas Ghozi. (yla/df)