DPRD DKI Jakarta berkomitmen memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025 setiap triwulan.
Tujuannya agar penggunaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjalan tepat sesuai perencanaan.
“Nanti kita akan bekerjasama dengan komisi-komisi untuk melakukan evaluasi pada SKPD mitranya secara rutin,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.DDJP)
Dengan monitoring dan evaluasi berkala, harap Rany, seluruh program yang menyentuh dan bermanfaat untuk masyarakat dapat terealisasi.
Ia juga berjanji akan terus mengawal anggaran sebesar Rp91,3 triliun di tahun 2025.
“Anggaran itu sudah ada pos-posnya dan kita akan dukung terus, selama anggaran tersebut dibutuhkan untuk kemajuan dan kegunaan masyarakat. Kita akan kawal terus,” tutur Rany.
Hal senada juga diungkap Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. Sebagai pimpinan bidang keuangan, ia berkomitmen memonitoring anggaran secara berkala.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. (dok.DDJP)
Selain itu, pendapatan daerah dari retribusi maupun pajak daerah juga akan dimonitor setiap triwulan, agar target pendapatan bisa sesuai rencana.
“Tentunya kita akan sering evaluasi, terutama tentang retribusi dan pendapatan daerah. Kita evaluasi berkala setiap 4 bulan,” tukas Dimaz. (gie/df)