Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan beberapa upaya antisipasi perlambatan ekonomi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI harus hadir untuk menyiapkan grand strategy berbasis data real-time yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha.
Strategi tersebut harus fokus pada perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan tenaga kerja terdampak, agar Jakarta tetap tangguh di tengah tekanan ekonomi nasional.
“Perlambatan ekonomi dan gelombang PHK memang harus menjadi perhatian serius. Namun, saya menilai bahwa respons Pemprov DKI sejauh ini masih bersifat reaktif, belum antisipatif,” ujar Rio saat dihubungi, Rabu (4/6).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP)
Untuk itu, Rio mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak hanya memperbanyak program. Namun mengevaluasi efektivitas program, seperti Jakpreneur dan JakLapak.
Penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat rentan, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Kepulauan Seribu.
Caranya dengan pendekatan yang inklusif, dengan sosialisasi masif, pendampingan berkelanjutan, serta penyederhanaan birokrasi penyaluran bantuan.
“Materi pelatihan harus aplikatif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujar dia.
Rio menekankan, tiga hal utama yaitu pelatihan praktis pengelolaan usaha seperti menghitung untung-rugi, arus kas, dan strategi pemasaran, pembekalan kemampuan digital, agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan e-commerce dan media sosial dan pendampingan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan dari Pemprov yang terpenting.
Ia menilai, pentingnya setiap program pemberdayaan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan evaluasi berkala.
Dengan demikian, fokus Pemprov DKI Jakarta harus bergeser dari mengejar kuantitas pelatihan ke mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan peserta.
“Pelatihan ini harus disertai pendampingan berkelanjutan bukan hanya kegiatan seremonial,” kata dia. (yla/df)