Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan operasi pasar selama beberapa bulan kedepan demi menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Menurutnya hal ini perlu dilakukan sebab warga Ibukota yang panik karena adanya wabah virus corona (COVID-19) membeli pangan dengan kuantitas besar (panic buying), sehingga membuat stok menipis dan harga melonjak.
“Kami ingin Pak Gubernur siap-siap buat operasi pasar, sebab harga pasti naik karena warga makin panik. Jangan sudah kejadian, baru kita semua ketar-ketir. Pemerintah harus persiapkan dari sekarang,” katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/3).
Zita juga menyarankan agar warga tidak melakukan penimbunan pangan, dan apabila ditemukan oknum yang melakukan hal tersebut, maka harus diberi tindak tegas.
“Kalau ada yang timbun-timbun, langsung tangkap saja. Kami dukung. Ini nyawa banyak orang, stabilitas nasional, jangan main-main,” ucapnya.
Zita cemas akan terjadi pelambatan ekonomi nasional yang terasa hingga lapisan masyarakat bawah apabila Pemerintah tidak mensosialisasikan dampak panic buying kepada seluruh warga Ibukota.
“Status darurat kita sampai akhir Mei, kalau Covid-19 belum terkendali dalam dua bulan kedepan, harga pasti bakal bikin warga Jakarta teriak. Over demand, tapi supply bakal susah, makanya kita harus melakukan operasi pasar dan juga sosialisasi ke masyarakat,” tuturnya.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz mengaku akan memanggil Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP), PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan juga Perumda Pasar Jaya untuk membahas dampak ketersediaan pangan.
“Dalam waktu dekat kita akan memanggil yang berkaitan dengan penyediaan bahan pangan. Kami juga intruksikan kepada mereka agar mengkontrol terus stok dan harga. Pastikan harga tetap stabil,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)