Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membahas realisasi dan kebutuhan tambahan anggaran untuk Program Subsidi.
Program tersebut layanan transportasi publik atau Public Service Obligation (PSO) menjelang pembahasan APBD Perubahan 2025.
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, PSO merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang harus terus dioptimalkan.
Setelah adanya perluasan layanan terhadap 15 golongan penerima manfaat. Termasuk pengintegrasian layanan di kawasan Jabodetabek.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh (tengah). (dok.DDJP)
“Tadi kita bahas juga. Yang pasti, PSO ini akan mengalami penyesuaian,” ujar Nova, Selasa (1/7).
Nova menegaskan, ingin mengetahui efektivitas PSO kepada operator transportasi. Seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Sekaligus, sambung politisi Partai NasDem itu, mengkaji kebutuhan tambahan yang akan diajukan dalam APBD Perubahan.
Transjakarta misalnya, mendapatkan PSO sebesar Rp4,2 triliun. Ternyata hingga kini masih bisa menjalankan operasional dengan PSO lama yang sudah dialokasikan.
“Artinya masih aman,” ungkap Nova.
Untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta, sebut Nova, sudah terdapat usulan penambahan anggaran dalam skema PSO.
Ia menegaskan, kejelasan data dan proyeksi kebutuhan anggaran sangat penting.
Sehingga pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran (Banggar) dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Tadi disampaikan kebutuhannya mungkin sekitar Rp36 miliar,” tukas Nova. (red)