Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meningkatkan akurasi perencanaan seluruh kegiatan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai dokumen awal APBD tahun anggaran 2019.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Triwisaksana mengatakan, selain akurasi, TAPD juga diminta dapat melaksanakan lelang kegiatan di awal tahun sebagai upaya percepatan realisasi program.”Kalau perlu untuk proyek-proyek besar bisa dilakukan skema tahun jamak atau lelang dini,” ujarnya dalam rapat kerja Banggar dengan TAPD di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/10).
Pada kesempatan itu, TAPD memaparkan 20 kegiatan dengan anggaran terbesar pada postur belanja langsung. Antara lain peningkatan layanan umum daerah pada 78 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp2,1 triliun dan penatalaksanaan jaminan kesehatan daerah sebesar Rp1,6 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Subagyo juga merinci sejumlah proyeksi postur anggaran prioritas dalam rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2019. Antara lain, peningkatan jenis pendapatan yang bersumber dari 10 jenis pendapatan sejak pembahasan awal dalam rancangan KUA PPAS APBD 2019 sebesar Rp77,78 triliun.
Untuk postur anggaran pendapatan asli daerah tercatat Rp51,12 triliun, pajak daerah Rp44,18 triliun, retribusi daerah Rp710,13 miliar, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar Rp5,53 triliun.
Selanjutnya, Subagyo memaparkan untuk postur dana perimbangan pada rancangan KUA-PPAS APBD 2019 diperkirakan mencapai Rp23,50 triliun, dengan rincian dana bagi hasil Rp20,05 triliun dan dana alokasi khusus non fisik Rp3,45 triliun. Kemudian untuk postur anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah terhitung Rp3,15 triliun dengan pos pendapatan hibah di angka yang sama pada rancangan KUA PPAS APBD 2019.
Sementara itu, sambung Subagyo, postur anggaran belanja daerah pada rancangan KUA PPAS 2019 diproyeksikan menyentuh angka Rp73,68 triliun, dengan rincian besaran pos belanja langsung Rp40,54 triliun dan belanja tidak langsung Rp33,13 triliun. (DDJP/alw/oki)