Pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus segera rampung. Tujuannya agar bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran. Demikian tegas Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco.
Ia juga mengingatkan, Jakarta tak lama lagi melepas status ibukota dan beralih menjadi kota global. Saat itu, Jakarta berperan penting dalam sistem perekonomian dunia. Artinya, perekonomian warga juga menjadi perhatian penting Pemprov DKI.
“Menurut saya yang paling pertama yaitu pendataan yang akurat dan berkesinambungan. Jadi harus dicek terus setiap tahun,” ujar Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/7).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (dok.DDJP)
Menurut dia, pendataan harus diseleksi secara menyeluruh dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Sehingga dapat mengetahui secara langsung warga yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan Bansos.
“Sehingga dari situ kita baru bisa ngomong mau diapain cara nolongnya. Selama datanya tidak akurat, DTKS-nya ngaco,” ungkap Baco.
Oleh karena itu, Baco meminta Dinas Siosial DKI Jakarta mempercepat pendataan yang dilakukan Dasawisma di setiap RT dan RW.
“Di Jakarta sendiri DTKS-nya masih berantakan, desil-desilan juga begitu. Nah ini harus ada perintah khusus dari atasan sampai ke RT dan RW, karena sumber data itu adanya di RT dan RW serta petugas Dasawisma kita,” ungkap Baco.
Selain itu, Dinsos juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan lintas sektor bersama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) agar dapat mendeteksi secara tepat dan akurat terkait perkembangan pendataan masyarakat.
“Jadi ini antara Dinsos dan Diskominfo harus juga punya sistem yang canggih, bagaimana bisa mendeteksi secara tepat dan akurat terkait perkembangan pendataan. Kalau sumber datanya salah, sampai ujung dunia pasti salah. Jadi itu yang paling penting,” tandas Baco. (DDJP/apn/gie)