Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, akan mengoptimalkan keakuratan data penerima bantuan sosial (Bansos) untuk menjamin kesejahteraan warga menengah ke bawah yang tinggal di Jakarta.
Demikian diungkapkan Heru dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Pj Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Terkait perlindungan sosial, ke depannya eksekutif akan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial secara adaptif dan terintegrasi dengan sasaran kelompok rentan dan marjinal,” ujar Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/8).
“Memastikan arah kebijakan penyelenggaraan program jaminan kesejahteraan sosial didukung oleh basis data sosial ekonomi masyarakat terpadu,” tegas Heru.
Pernyataan Heru merupakan jawaban Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta Pemprov untuk memberikan perlindungan sosial.
Tujuannya agar masyarakat dapat menghadapi berbagai kerentanan atau guncangan di sepanjang siklus kehidupan, terutama warga Jakarta berstatus ekonomi menengah ke bawah.
“Sebagai kota modern dan menuju kota global, perlindungan sosial bagi warga masyarakat di berbagai lapisan harus sudah terpenuhi, karena saat ini masih banyak warga Jakarta yang belum memiliki perlindungan sosial yang baik,” ungkap Nasrullah, penasihat Fraksi PKS, Senin (6/8). (DDJP/bad/gie)