Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyiapkan data yang akurat untuk menghadapi Pilkada pada November 2024.
Dia mengatakan, akurasi data pemilih Pilkada Jakarta tahun 2024 harus tepat. Sebab, data pemilih berkaitan erat dengan hak politik setiap orang yang tinggal di Jakarta.
“Soal DPT Pilkada ini kalau kemarin kan data pemilih legislatif (Pileg) kita 8,3 juta lebih. Tinggal nanti dilakukan pencocokan dan penelitian lagi,” ujar Mujiyono di Kantor Disdukcapil DKI Jakarta, Senin (24/6).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaluddin memastikan bahwa program penonaktifan NIK tidak berkorelasi dengan Pilkada Jakarta.
Sebab, basis data yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara penghapusan NIK baru menyasar orang yang telah wafat.
“Jadi tetap DPT yang saat ini sudah ditetapkan 8.3 juta sekian itu tidak berpengaruh. Kalau kami nonaktifkan NIK nya itu tidak mempengaruhi DPT yang sudah ada kecuali mereka yang sudah pindah saja. Mereka yang pindah harus sesuaikan dengan dimana mereka memilih sesuai KTP mereka,” ungkap Budi.
Pemilik NIK yang saat ini masuk dalam daftar antrean yang akan dihapus bisa mengajukan sanggahan ke Posko Dukcapil di kelurahan. Sehingga saluran aspirasi masyarakat yang terdampak program penonaktifan NIK mendapat kanal yang tepat.
“Dalam penonaktifan ini hak politik mereka yang terdampak kebijakan ini tidak terblokir. Jadi tetap aman,” tandas Budi. (DDJP/bad/gie)