Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jajarta Suhud Alynudin menyoroti geliat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih sulit mengembangkan usaha. Salah satu faktor yakni keterbatasan akses permodalan.
Menurut Suhud, pertumbuhan UMKM di DKI Jakarta terhambat karena sulit mendapatkan modal. Baik untuk memulai atau memajukan usaha.
Suhud mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar semakin tanggap dalam meningkatkan produk UMKM.
Misalnya, membantu dalam aspek permodalan dan pembinaan secara bertahap. Sehingga mampu bersaing dengan produk UMKM lainnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP)
“Permudah akses bantuan modal dari perbankan. Mendorong UMKM itu semakin berkembang,” ujar Suhud, Selasa (19/8).
Seharusnya, sambung Suhud, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta bukan hanya fokus memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM. Melainkan mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang tinggi.
“UMKM ini harus ditingkatkan kelasnya. Artinya, menuntut pemerintah semakin tanggap mendorong peningkatan UMKM,” kata Suhud.
Selain itu, Suhud menyoroti terkait Lokasi Sementara (Loksem) dan Lokasi Binaan (Lokbin) yang tidak diisi oleh pelaku UMKM.
Padahal, fasilitas tersebut dapat memaksimalkan usahanya melalui Loksem maupun Lokbin.
Meski kondisi ekonomi sedang sulit, Suhud menyadari pemanfaatan Loksem dan Lokbin dapat menjadi alternatif untuk pelaku UMKM dalam pengembangan usaha.
“Perlu perhatian serius terutama terkait dengan peluang-peluang yang memungkinkan masyarakat dapat menjual produknya secara langsung,” pungkas dia. (apn/df)