Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sepakat merapatkan barisan sebagai persiapan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 14 Februari 2024 mendatang.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, melalui rapat koordinasi yang dilakukan diharapkan jajaran Pemerintah dapat mengambil langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dengan harapan terciptanya situasi kondusif menjelang pesta demokrasi.
“Rapat ini tidak saja sebagai sarana untuk menyamakan persepsi suatu permasalahan yang terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi juga sebagai langkah aspiratif yang di lakukan oleh Asosiasi saat menyikapi problematika yang terjadi di lapangan,” ujar Pras yang juga selaku Ketua ADPSI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (24/10) malam.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh DPRD dan Sekretariat Dewan se-Indonesia selama tiga hari hingga Rabu (26/10) ini, akan dibekali materi oleh Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengimbau demi terlaksananya Pemilu serentak yang kondusif, maka seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang telah disepakati.
Salah satunya yakni Penyelenggaran Pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya. Lalu bertindak netral dan berintegritas, serta menjamin hak pilih setiap masyarakat.
“Kalau Pemerintah, harus menjamin ketersediaan anggaran, memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan,” ungkapnya.
Lalu untuk peserta Pemilu yakni Partai Politik, Calon Legislatif dan Pasangan Calon harus mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan, mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah, serta menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan juga kecurangan lainnya.
Sedangkan untuk masyarakat selaku pemilih, diharapkan menjadi aktor utama terwujudnya Pemilu yang bebas dari politik uang, sehingga terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.
“Masyarakat harus datang ke TPS (tempat pemilihan suara), karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah,” tandas Suhajar. (DDJP/gie)