Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar santunan anak yatim sekaligus buka puasa bersama di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/3).
Acara dibuka oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin didampingi Sekretaris Komisi E Justin Adrian.
Hadir anggota Komisi E. Antara lain, Abdul Aziz, Subki, Jhonny Simanjuntak, Anggi Arando Siregar, Uwais El Qoroni, Oman Rohman Rakinda, Dina Masyusin, Imamuddin, Raden Gusti Arif Yulifard, Farah Savira, Fatimah Tania Nadira Alatas, Yusuf, dan Solikhah.
Thamrin menjelaskan, acara tersebut untuk membangun kebersamaan dan kedekatan anggota Komisi E dengan warga di Daerah Pemilihan (Dapil)nya.
Pasalnya anak yatim yang hadir merupakan warga dari Dapil masing-masing anggota Komisi E.
“Kita minta teman-teman dewan Komisi E membawa lima anak yatim dan pendampingnya. Sehingga acara ini murni kebersamaan membangun cinta dan menjadi berkah,” tutur Thamrin.
Komisi E secara rutin menggelar kegiatan tersebut pada momentum Ramadan.
Tak hanya anggota Komisi, namun juga oleh 106 Anggota DPRD DKI Jakarta.
“Tahun depan kita akan koordinasi dengan ketua DPRD dan Sekwan supaya bisa dilakukan di ruang paripurna. Sehingga seluruh anak yatim dari 106 (dewan-Red) bisa hadir semua,” ungkap Thamrin.
Hal senada juga diungkap Justin. Ia berharap acara ini bisa rutin dilakukan setiap momentum Ramadan.
Harapannya, terjalin solidaritas antaranggota dan konstituen dari Dapil masing-masing.
“Saya kira ini acara yang sangat bagus untuk meningkatkan guyub, solidaritas, dan kita juga bisa berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung di Dapil kita,” tandas Justin.
Sebelum berbuka puasa, acara diisi ceramah singkat oleh bintang tamu Ramdhani Qubil atau kerap disapa Bang Madit.
Hadir pula sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra Komisi E, yakni Plt Kepala Dinas Pendidikan Sarjoko, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Syaefuloh Hidayat, Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Sosial Premi Lasari, serta jajaran Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Biro Kesejahteraan Sosial. (gie/df)