Rencana program makan bergizi gratis harus dimatangkan. Sebelum terealisasi, program tersebut membutuhkan anggaran perencanaan. Demikian tegas Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin.
Lewat anggaran perencanaan, Pemprov DKI bisa mendapatkan gambaran berapa anggaran yang diperlukan untuk membiayai program tersebut selama satu tahun.
Dengan diketahuinya kemampuan APBD menjalani program tersebut, maka bisa dipastikan butuh atau tidak suntikan anggaran dari pemerintah pusat. Apalagi, Jakarta memiliki banyak program subsidi.
“Ini harus dihitung lagi, apakah memungkinkan atau tidak. Karena kan anggarannya enggak kecil. Ada sekian banyak anak Jakarta yang harus dikasih makan bergizi. Ya diuji coba oke, sebagai langkah untuk memotret program itu sambil kita melihat kemampuan finansial kita,” ujar Suhud, Kamis (15/8).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP)
Ia juga mendorong Pemprov melakukan uji coba pemberian makan bergizi gratis bagi anak-anak Jakarta. Program itu menyesuaikan dengan program pemerintah pusat.
“Boleh saja itu dilakukan, artinya untuk melihat apakah memang program itu bisa kita lakukan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau tidak, kan kita harus ujicoba dulu,” kata Suhud.
Menurut dia, anggaran program ini membutuhkan dana yang besar agar anak Jakarta benar-benar mendapat makanan bergizi.
“Dan juga tidak mungkin program makan bergizi dengan anggaran cuma Rp5 ribu sampai Rp7 ribu. Itu tidak mungkin. Tetap perlu anggaran yang disiapkan dan dianggarkan dihitung dari sekarang, kemudian diujicobakan di beberapa tempat,” tandas Suhud. (DDJP/bad/gie)