Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta PT. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta memanfaatkan 13 stasiun miliknya untuk menambah pendapatan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Senin (11/11).
“13 stasiun semuanya berpotensi untuk dijadikan area komersial, area bawah tanah tidak kalah menarik untuk dikembangkan, seperti mall, kafe dan lainnya,” ujar Farah Savira, anggota Fraksi Golkar.
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Farah Savira. (dok.DDJP)
Dengan begitu, PT. MRT Jakarta tak lagi bergantung pada suntikan dana dari penyertaan modal daerah (PMD) setiap tahun. Sebab, telah mengoptimalkan aset.
“Golkar berharap perubahan Perda itu juga mengatur pengganti subsidi pemerintah dengan pendapatan iklan,” tutur Farah.
Sebab dilihat dari tahun 2024, PT. MRT Jakarta belum mampu memberikan dividen untuk Pemprov DKI, padahal PMD senilai Rp26,4 triliun mampu terserap 100 persen.
Fraksi Golkar juga berharap dengan berubahnya status PT. MRT Jakarta dapat memperluas fungsi, tugas, wewenang, dan cakupan wilayah operasional, guna memiliki agilitas dalam pengembangan usaha.
Namun diingatkan, harus disertai dengan penguatan permodalan. Harapannya agar PT. MRT Jakarta dapat menjalankan peranan sebagai upaya pemadu sistem (system integrator) angkutan umum massal.
Serta mempertahankan perannya sebagai operator sistem sesuai mandat yang ditugaskan oleh Pemprov DKI dalam penyelenggaran dan pengelolaan transportasi.
“Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat,” tukas Farah. (gie/df)