Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban Gubernur DKI Jakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (16/6).
Menanggapi Fraksi PKS, Golkar, dan Fraksi PAN mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 sebesar Rp4,43 triliun Rano menjelaskan, telah terjadi penurunan SiLPA sebesar Rp2,11 triliun dibandingkan SiLPA TA 2023 sebesar Rp6,54 triliun.
Tentu penurunan itu menunjukan telah terjadinya optimalisasi serapan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada TA 2024. “Total realisasi Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp70,01 triliun yang lebih besar dibandingkan total tahun sebelumnya sebesar Rp66,77 triliun,” ujar Rano di gedung DPRD DKI Jakarta.
“Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp7,85 triliun juga menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp6,64 triliun,” tambah dia.
Menanggapi Fraksi PKS, Partai Demokrat-Perindo,Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra terkait penanganan sampah, Rano menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah mengupayakan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah metode reduse, reuse, recycle (TPS 3R) di 20 lokasi dan RDF Plant Rorotan dengan kapasitas olah 2.500 ton per hari.
Tentu implementasi tersebut telah memiat strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai solusi penanganan sampah jangka menengah dan panjang.
“Langkah strategis yang sedang dilakukan dan diperkuat meliputi akselerasi pembangunan TPS 3R di setiap Kecamatan, peningkatan kolaborasi masyarakat, termasuk penguatan Bank Sampah Unit(BSU) berbasis RW,” jelas Rano.
“Adapun Roadmap Pengelolaan Sampah telah diintegrasikan ke dalam kebijakan RPJMD 2025-2030,” tambahnya.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat–Perindo, Partai Golkar dan PAN terkait kontribusi deviden pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah jika dibandingkan dengan PMD yang telah disalurkan ke BUMD Rano menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah mengupayakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap PMD yang telah diberikan kepada BUMD dengan melibatkan APIP dan BPK.
Pemprov DKI Jakarta, sambung Rano, telah secara ketat memastikan BUMD memiliki kinerja serapan PMD di atas 70% untuk kembali mengusulkan PMD.
Sehingga, pengelolaan BUMD dapat terpenuhi prinsip dan tata kelola ya secara baik. Tentunya melalui penyelarasan target KPI BUMD dengan indikator Rencana Pembangunan Daerah.
“Monev penugasan dengan melibatkan konsultan independen dan APIP, agar BUMD aktif dalam melakukan diversifikasi dan adaptasi model bisnis baru,” jelas Rano.
Sementara itu, Rano mendorong BUMD agar lebih inovatif, sehingga dapat memberikan dieviden yang lebih besar. Di antaranya meningkatkan status rasio kesehatan serta tata kelola BUMD dengan menempatkan kepengurusan yang profesional.
“Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sinergitas antar BUMD, optimalisasi produktivitas aset melalui kerja sama dengan BUMD,” jelas Rano.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan PSI mengenai Bantuan Sosial Pendidikan, Rano menjelaskan temuan 406 penerima KJP Plus dan 240 penerima KJMU yang tidak memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti melalui peningkatan akurasi data kelayakan penerima manfaat.
Adapun Sisa Dana Bantuan Sosial Pendidikan sebesar Rp200,8 miliar per akhir Desember 2024 juga telah selesai disalurkan pada awal 2025.
“Sementara rendahnya serapan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah yakni 85,16% disebabkan deviasi antara data proyeksi target penerima yang dianggarkan satu tahun sebelumnya dengan realisasi jumlah penerima yang memenuhi persyaratan,” kata Rano.
Menanggapi Fraksi PKS dan Partai Demokrat-Perindo terkait peningkatan kualitas pelayanan puskesmas, jelas Rano, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah berupaya memenuhi pelayanan sesuai standar nasional.
Sehingga, Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada publik di masing-masing Puskesmas kelurahan.
“Dinas Kesehatan terus meningkatkan pelayanan melalui digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang beretika, ramah, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Rano.
Menanggapi Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, dan PSI terkait dengan layanan air bersih, Rano menjelaskan PAM Jaya tengah berencana melakukan revitalisasi seluruh pipa yang bermaterial PVC diganti dengan material food grade melalui skema kerjasama kemitraan yang tidak menggunakan APBD.
Adapun terkait dengan kenaikan tarif air bersih, Rano menyampaikan proses penetapan penyesuaian tarif air telah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam Peraturan Mendagri. Sehingga dilakukan langkah proaktif dengan meluncurkan program Kartu Air Sehat (KAS).
“Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan meluncurkan kebijakan khusus bagi penghuni apartemen agar dapat membayar tagihan air sesuai dengan volume pemakaian aktual per unit,” jelas Rano.
Menanggapi saran dari Fraksi Partai Demokrat-Perindo,PKS, dan Partai Golkar mengenai Penyediaan Layanan Transportasi Publik terintegrasi dan terpadu, Rano memastikan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan dengan memperkuat kebijakan disinsentif.
Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah ntuk mewujudkan program pengembangan pembangunan transportasi publik.
“Pemprov DKI Jakarta telah melakukan revitalisasi Halte TransJakarta, pelayanan angkutan perairan melalui pembentukan PPK-BLUD Angkutan Perairan,” papar Rano.
“Pengoperasian 15 rute TransJabodetabek, termasuk 5 rute baru yang diluncurkan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,” tambah dia.
Selanjutnya menanggapi Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat- Perindo, PDI-Perjuangan, dan Partai Gerindra mengenai permasalahan banjir, Pemrpov DKI Jakarta telah melaksanakan program strategis pada tahun 2024 yang mencakup tindakan struktur (fisik) dan non-struktur (non fisik).
Tindakan struktur (fisik) yang dmaksud, lanjut Rano, di antaranya penambahan kapasitas tampungan air melalui pembangunan waduk, sistem polder, kolam retensi, sistem pompa, tanggul pantai, Giant Sea Wall, normalisasi sungai, dan peningkatan kapasitas drainase melalui pembangunan saluran sepanjang 82.455 m.
Selanjutnya, untuk tindakan non-struktur (non fisik), kata Rano, telah disusun nota kesepakatan sinergi Penanggulangan Banjir di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang melibatkan Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah di 3 Provinsi kawasan aglomerasi.
“Tentu dengan melibatkan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan,” ungkap Rano.
Menanggapi Fraksi PKB mengenai peran strategis pesantren sebagai pusat pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat urban, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan dukungan afirmatif.
Meski secara regulasi penyelenggaraan dan pembinaan pesantren secara regulatif menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Melalui kerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama, telah disalurkan hibah insentif bagi lebih dari 1.400 guru dan tenaga kependidikan pesantren,” jelas Rano.
“Di samping itu, 65.897 santri dari keluarga tidak mampu yang tercatat dalam EMIS Kemenag sudah menerima KJP Plus untuk tahap pertama 2025,” beber dia.
Setelah menyampaikan pokok-pokok pembahasan, Rano berharap Perda P2APBD 2024 dapat segera disahkan. Sehingga rangkaian pembahasan APBD Perubahan 2025 dapat dimulai tepat waktu.
“Eksekutif berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan perubahan APBD 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terus bersinergi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)